Posted on

Selamat Hari Pahlawan 2020

Majapahit punya Gadjah Mada,
Yogyakarta punya Borobudur,
Selamat hari sumpah pemuda,
Semoga Indonesia semakin makmur.

Selamat pagi sobat Banten, apakah ada yang ingat hari ini tanggal berapa ?
Iya… hari ini adalah tanggal 10 November 2020 dimana diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Ada makna yang mendalam bagi sejarah bangsa ini dalam isi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 itu, yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu: Indonesia.

Nah sobat banten semua, mimin mau mengingatkan kembali isi sumpah pemuda yaa, agar sobat semua selalu ingat para pejuang pemuda pada waktu itu.

Peristiwa Sumpah Pemuda berlangsung pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). Berikut isi dari Sumpah Pemuda.
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Melalui sumpah pemuda ini, kini saatnya kita melanjutkan perjuangan para pemuda untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan membangun jiwa nasionalisme.

#KementerianPUPR
#SigapMembangunNegeri
#BPJNBanten
#Banten

Posted on

Topping Off Ceremony pada Pembangunan Rumah Susun ASN BBWS Cidanau Ciujung Cidurian (C3) Kementerian PUPR

Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa I melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten, Kamis 05 November 2020 melaksanakan acara Topping Off Ceremony pada Proyek Pembangunan Rumah Susun ASN BBWS Cidanau Ciujung Cidurian (C3) Kementerian PUPR yang berlokasi di Jl. Raya Sawah Luhur Kota Serang.

Pekerjaan proyek rusun ini dikerjakan selama kurang lebih 420 hari kerja yang target penyelesaiannya pada bulan Maret – April 2022. Direktur Rumah Susun Ditjen Perumahan yang di wakili oleh Noviza Dwiarti Arsyad Tumenggung, ST, MT Kepala Subdirektorat Wilayah II Ditjen Perumahan mengatakan, ” Rusun ini bukan hanya untuk pegawai BBWS Cidanau saja akan tetapi dipergunakan untuk seluruh pegawai Kementerian PUPR yang di tugaskan di Provinsi Banten, “.

Kepala BPJN Banten yang diwakili oleh Bapak Firmansyah Sukmo Prayogo, SE selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPJN Banten ikut hadir dalam acara tersebut serta para peserta undangan lainya seperti dari Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa I, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten dan Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten.

Di sesi terakhir dilaksanakan acara Topping Off Ceremony yang langsung dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Wilayah II dan diikuti pejabat struktural lainnya.

Posted on

Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional, Kementerian PUPR Akan Selesaikan Rehabilitasi 780 Sekolah dan 192 Madrasah pada 2020

Jakarta – Sejak tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pasar dan membangun sarana prasarana olahraga. Tercatat rehabilitasi sekolah yang telah ditangani hingga September 2020 mencapai 2.247 Sekolah dan 334 Madrasah yang sebanyak 780 unit sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 192 unit madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) dilaksanakan TA 2020 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.453 sekolah, 1000 madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 41 PTN serta KDP 8 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia. Rehabilitasi sekolah dan madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pekerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2020, anggaran rekonstruksi sarana pendidikan, pasar dan sarana olahraga di Kementerian PUPR sebesar Rp. 4,38 triliun, dimana sebesar Rp. 1,35 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan Rp. 339 miliar untuk madrasah.

Hingga September 2020, penyelesaian rehabilitasi sekolah dan madrasah telah mencapai 51,52% atau 215 unit dan ditargetkan hingga akhir 2020 selesai sebanyak 972 unit. Target rehabilitasi sekolah dan madrasah TA 2020 turun karena anggaran diprioritaskan pada penanganan COVID-19, khusus anggaran fungsi pendidikan yang diamanatkan kepada Kementerian PUPR dilakukan refocusing sekitar 1,59 triliun.

Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan madrasah salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan total biaya sebesar Rp 14,47 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk merehabilitasi 8 sekolah sejak tanggal kontrak 8 Mei 2020 yakni SD Negeri (SDN) 1 Tajemsari di Kecamatan Tegowanu, SDN 1 Pranten dan SDN 2 Jaketro di Kecamatan Grubug, SDN 3 Nglinduk di Kecamatan Gabus, dan empat sekolah di Kecamatan Toroh yakni SDN 2 Bandungharjo, SDN 1 Tambirejo, SDN 3 Boloh, dan SDN 1 Genengsari.

Sejak berdiri pada tahun 1984, SDN 3 Nglinduk belum pernah dilakukan perbaikan. Rehabilitasi sekolah tersebut merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah dan madrasah, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.

Pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi rata-rata meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), mushola, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa (gedung pramuka). Hingga minggu ke 18 atau 13 September 2020, seluruh progres konstruksinya mencapai 68,1% atau lebih cepat dari rencana sebesar 61,6%. Pembangunan dan rehabilitasi 8 sekolah di Kabupaten Grobogan ditargetkan selesai seluruhnya November 2020.

Terdapat beberapa kriteria untuk sekolah dan madrasah yang direhabilitasi Kementerian PUPR, salah satunya berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk dalam kategori yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, PDT, dan Transmigrasi serta dari hasil verifikasi masuk kategori rusak berat. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Posted on

Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Dharmasraya, Menteri Basuki : Kelola dan Pelihara dengan Baik agar Masa Layan Lebih Panjang

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada TA 2019, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur senilai Rp 227 miliar untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan, meningkatkan konektivitas, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang permukiman dan perumahan serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pada masa pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur menjadi tumpuan untuk penyediaan lapangan pekerjaan, baik untuk proyek-proyek besar maupun padat karya. Disamping itu, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing, seperti yang disampaikan Bapak Bupati Dharmasraya yang menginginkan dua lajur jalan nasional. Persaingan sehat itu penting dalam rangka melayani masyarakat lebih baik,” kata Menteri Basuki dalam acara Peresmian Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya melalui video conference, Senin (21/9/2020).

Untuk mendukung ketahanan pangan dan air serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian di Dharmasraya, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan Embung Padang Roco berkapasitas 28.000 m3 dengan biaya Rp 7,4 miliar. Manfaat embung ini untuk melayani irigasi seluas 20 hektar lahan pertanian wilayah Jorong Siluluk Nagari Siguntur. Infrastruktur SDA lainnya adalah Embung Sungai Duo berkapasitas 9.000 m3 untuk mengairi lahan pertanian seluas 10 hektar dan Tebing Sungai Batang Piruko senilai Rp 12 miliar sebagai pengendali banjir di Dharmasraya.

Dalam meningkatkan konektivitas,
Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional III Sumatera Barat, Ditjen Bina Marga menyelesaikan pembangunan Jembatan Sungai Dareh yang membentang di sepanjang Jalur Lintas Selatan Sumatera. Jembatan sepanjang 200 meter yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi ini merupakan tipe jembatan cable stayed dengan bentang 120 meter, lebar 2 x 3,8 meter untuk carriageway dan 2 x 1,2 meter untuk pedestrian dengan biaya APBN sebesar 92,7 miliar. Selanjutnya Jembatan Pulai yang menghubungkan tiga kecamatan yakni, Sitiung, Padang Laweh dan Timpeh, serta meningkatkan kemantapan ruas jalan Pulau Punjung-Kota Baru sepanjang 1,5 Km dengan biaya Rp 25 miliar.

Infrastruktur lain yang diresmikan adalah prasarana dan sarana air minum dan sanitasi melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 13 lokasi senilai Rp 3,20 miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 3 lokasi senilai Rp 1,56 miliar. Kedua program ini telah memberikan manfaat bagi 8.209 warga Kecamatan Sungai Rumbai untuk Pamsimas dan bagi 150 KK warga Kecamatan Tiumang untuk Sanimas.

Kemudian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) khusus MBR sebanyak 42 unit di Sungai Rumbai, program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) sebanyak 1.505 unit yang tersebar di 8 kecamatan, dan pembangunan rumah khusus MBR di Sitiung sebanyak 52 unit dengan biaya Rp 6,19 miliar.

Pada Kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan akan menindaklanjuti dengan survei dan investigasi terhadap usulan yang disampaikan Bupati Sutan Riska terkait pembangunan jalan akses dari Kabupaten Dharmasraya menuju Exit Tol Ruas Pekanbaru – Padang sepanjang 60 Km. Selain itu juga dukungan terhadap usulan pembangunan taman (lansekap) dan pagar Masjid Agung Dharmasraya, serta pelebaran (dua lajur) Jalan Nasional perbatasan Provinsi Jambi dan Riau yang melintas Dharmasraya sepanjang 20 Km dari total panjang 64 Km.

“Untuk pembangunan taman dan pagar Masjid Agung, saya minta Kepala BPPW Cipta Karya Sumbar untuk memrogramkan tahun 2021. Untuk jalan pendekat dari jembatan Pulai menuju Tol Pekan Baru-Padang, saya minta untuk dicek, kalau memang layak untuk dapat diprogramkan secara bertahap mulai 2021. Ini sesuai dengan misi Presiden Jokowi, setelah membangun jalan tol harus dihubungkan dengan kawasan produktif,” tutur Menteri Basuki.

Selanjutnya untuk usulan pembangunan dua lajur Jalan Nasional sepanjang 20 Km, Menteri Basuki juga memerintahkan kepada Kepala BPJN III Wilayah Sumbar untuk meninjau langsung ke lapangan dan apabila sangat dibutuhkan serta menjadi daya ungkit perkembangan ekonomi masyarakat untuk dapat diprogramkan kedepannya. Menteri Basuki berpesan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga memiliki masa layanan yang lebih panjang.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono atas pembangunan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik dapat mendukung perkembangan Dharmasraya sebagai Kabupaten baru yang berdiri pada tahun 2004.

Hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi. A.H, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja serta seluruh Kepala Balai di Provinsi Sumatera Barat. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Posted on

Kementerian PUPR Mulai Seleksi Pengurus LPJK 2021-2024 Demi Peningkatan Profesionalitas Pelaku Jasa Konstruksi

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus melakukan pembinaan dan peningkatan profesionalitas pelaku jasa konstruksi agar mampu tumbuh dan berdayasaing secara nasional dan global. Pembinaan pelaku jasa konstruksi salah satunya dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, LPJK kedepan merupakan Lembaga Non Struktural dibawah Kementerian PUPR yang akan menjalankan sebagian tugas pemerintah fokus pada penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi, tidak hanya registrasi dan akreditasi, namun juga penetapan penilai ahli, penyetaraan tenaga kerja asing serta pengelolaan program keprofesian berkelanjutan. Untuk itu .dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPJK membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta memiliki integritas dan profesional.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang menjadi titik tolak perubahan tata kelola lembaga yang nantinya akan bertanggungjawab penuh kepada Menteri PUPR. Pembentukan pengurus LPJK periode 2021 – 2024 dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 489/KTPS/M/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021 – 2024, yang terdiri dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penilai Pengurus. Tim Pokja Penilai diketuai oleh Agus Prabowo, serta dibantu oleh enam anggota yakni Agus Pambagio, Yenti Garnasih, Djoko Prihardono, Budi S Wignyosukarto, Paulus Kurniawan, dan Nina Insanis K Permana.

Tugas dari Pokja Penilai Pengurus yaitu menetapkan prosedur rinci operasional standar penilaian dan penetapan pengurus yang lolos uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu, merumuskan kriteria kelayakan hasil uji substansi dan kriteria kepatutan hasil uji psikologi, termasuk penetapan daftar calon peserta yang telah memenuhi syarat dan akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pengurus LPJK periode 2021-2024. Adapun tata cara pendaftaran dan ketentuan lain-lain para calon pendaftar dapat diakses melalui situs www.rekrutmenlpjk.pu.go.id.

Proses seleksi calon pengurus LPJK periode 2021-2024 dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu : Pendaftaran (16-30 September 2020), Seleksi Administrasi (1-6 Oktober 2020). Kemudian Asesmen Substansi & Asesmen Psikologi (12-14 Oktober 2020), Uji Wawancara dan Publik beserta Medical Check-Up (MCU) (2-5 November 2020), dan Pengusulan dan Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (13 November-15 Desember 2020).

Persyaratan Calon Pengurus LPJK Periode 2021-2024 yaitu, Warga Negara Republik Indonesia (WNI), bertaqwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia, lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK.

Kemudian, berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus selain dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari luar pemerintah, calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah bersedia melepaskan jabatan strukturalnya setelah penetapan Menteri, dan belum pernah menjabat kepengurusan LPJK (nasional dan/atau provinsi) selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. (Jay)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Posted on

Komisi V DPR RI Dukung Percepatan Rencana Pembangunan Fly Over Sudirman Serang, Banten

Serang – Komisi V DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik ke Bendungan Sindang  Heula dan lokasi Pembangunan Fly Over di Jl. Sudirman Kota Serang, Provinsi Banten pada 17/09/20.

Pada kesempatan kunker kali ini Wakil Gubernur Provindi Banten dan Komisi V DPR RI menyampaikan aspirasinya terkait percepatan pembangunan Fly Over Sudirman Kota Serang yang juga merupakan usulan dari Pemprov Banten, hal ini disebabkan padatnya arus lalu lintas kendaraan yang melintasi Jl. Sudirman pada jam-jam sibuk ditambah terdapat perlintasan kereta api yang memperparah kemacetan sehingga diharapkan pembangunan fly over dapat mengatasi permasalahan tersebut.

“Pembangunan fly over harus segera dilakukan, mengingat jumlah kendaraan yang melintas di Jl. Sudirman sangat padat, sementara terdapat perlintasan kereta api di jalan tersebut. Sehingga keberadaan fly over yang memisahkan arus kendaraan itu diharapkan tidak membahayakan nyawa masyarakat” tutur Ridwan Bae.

Selain itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut berharap anggaran untuk perencanaan pembangunan fly over dapat dilakukan tahun ini dan pelaksanaan fisiknya diselenggarakan tahun 2022. “Hasil kunjungan ini akan kami kawal secara ketat agar program pembangunan ini tidak hanya menjadi prioritas, tetapi sangat prioritas untuk dibangun tahun 2022,” tambah Ridwan.

Fly Over Sudirman rencananya akan dibangun sepanjang 745,96 meter lebar 15 meter terdiri dari 2 jalur dengan perkiraan biaya Rp. 325 Miliar dan pada tahun 2015 telah dilaksanakan studi kelayakan pembangunan dan desain awal fly over.

Dilain sisi pembangunan Fly Over Sudirman masih terkendala pembebasan lahan dan adanya rencana pembangunan double track jalur kereta api Merak – Rangkasbitung sehingga perlu dilakukan review desain fly over.

Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten telah berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan PT. Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan untuk dapat mengatasi persoalan tersebut. Oleh Karena itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak serta komitmen Pemprov Banten untuk menyelesaikan pembebasan lahan, sehingga pembangunan konstruksi Fly Over Sudirman ini dapat terlaksana pada tahun 2022.

“Kami minta dari Provinsi adalah komitmen target rencana untuk dapat memberikan time frame penanganan pembebasan lahan, jika sudah dapat kepembebasan lahan kami bisa melaksanakan sesuai rencana lelang pada 2021 dan pelaksanaan konstruksi tahun 2022” Penjelasan Wida Nurfaida Kepala BPJN Banten.

Turut hadir mendampingi rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI tersebut yaitu,Ditjen Bina Marga Kasubdit Wilayah II Dit. Pembangunan Jembatan  Satrio Utomo, Kepala Balai Jalan Nasional Banten Wida Nurfaida, Kepala BBWS Cidanau, Ciujung dan Cidurian Ditjen SDA Saroni Soegiarto, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Banten Ditjen Cipta Karya Rozali Indra. (dit/PPHAL)

Posted on

Urai Kemacetan Kota Serang, PUPR Bangun Jembatan Layang Kemang B

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga tengah membangun jembatan layang (overpass) Kemang B di Serang, Banten. Overpass sepanjang 382 meter tersebut berada di atas jalan tol Tangerang-Merak pada Km 71+600.

Sebagai informasi konstruksi overpass Kemang B tersebut merupakan duplikasi dari jembatan Kemang yang sudah ada sebelumnya.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) 1, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten Rahmat Donal mengatakan overpass ini berada di kota Serang yang menghubungkan pusat kota Serang menuju Jakarta.

“ Kondisi lalu lintas dari kota Serang ke arah Jakarta yang melewati jalan nasional ruas Cikande Rangkasbitung tersebut cukup padat. Saat ini kondisi jembatan yang ada di ruas jalan nasional tersebut tidak cukup memadai. Maka dari itu Direktorat jenderal Bina Marga mengusulkan pembangunan Overpass Kemang B ini,” terang Donal.

Pembangunan overpass yang memiliki lebar 7 meter (2 lajur) tersebut dimulai kontrak pada 24 Januari 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46 milliar. Jembatan layang tersebut memiliki total panjang 382 meter dengan perincian 55 meter panjang overpass dan 327 meter jalan pendekat. Untuk konstruksinya overpass Kemang B menggunakan 3 buah steel box girder. 

Mengingat sebagian wilayah kerja konstruksi overpass yang berada di atas jalan tol Tangerang-Merak, Donal menyebutkan pihaknya sedari awal sudah koordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol dan Dinas perhubungan Kota Serang dan PT Marga Mandalasakti selaku operator jalan tol Tangerang-Merak.

“Alhamdulilah launching atau pemasangan steel box girder sudah berhasil kami lakukan pada tanggal 19 Agustus malam,” lanjutnya.

Progres konstruksi pekerjaan per tanggal 7 September yaitu 68 persen dari semula rencana 65 persen. Masih surplus sekitar 3 persen dari target pembangunan.  Pengerjaan overpass Kemang B sendiri ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Target tersebut mengalami percepatan dari rencana awal penyelesaian konstruksi yang pada Maret 2021.

Posted on

BPPW Banten Gelar Standardisasi HSBGN dan Rekonsiliasi Rumah Negara di Banten

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya mengadakan Penyusunan dan Standardisasi Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Banten. Kegiatan yang dilaksanakan melalui virtual meeting tersebut dibuka oleh Kepala BPPW Banten dan dihadiri oleh narasumber Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) beserta jajaranya di Anyer, Senin (27-29/07/2020).

Kepala BPPW Banten Rozali Indra Saputra mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri dan selaras dengan lingkungannya. “Kegiatan ini merupakan tahapan untuk membuat standar HSBGN di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu juga ada kegiatan rekonsiliasi rumah negara tingkat provinsi,” tambah Indra. 

Di tempat yang berbeda, Direktur BPB Diana Kusumastuti mengungkapkan, bahwa kegiatan HSBGN ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dari tahap persiapan sampai pemanfaatan bahkan tahap penghapusan aset, karena hal tersebut diatur pada Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pemahaman kepada petugas instansi vertikal pada kementerian/lembaga mengenai proses pengelolaan rumah negara, menyampaikan informasi/kebijakan terkini kepada petugas pengelola rumah negara, termasuk pada Dinas PU/Dinas Teknis Provinsi dan BPPW terkait proses pengelolaan dan layanan Rumah Negara Golongan III, melakukan rekonsiliasi data rumah negara yang ada di provinsi untuk dapat divalidasi dengan data di pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR), serta memberikan masukan mengenai pendataan serta penataan arsip rumah negara, baik dalam bentuk manual maupun digital. (afq/BPPWBANTEN/ari)

Posted on

Kementerian PUPR: Penurunan Traffic di Jalan Tol Selama PSBB di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten berkisar 42 hingga 60%

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pemantauan dan evaluasi pada jalan tol yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 terdapat 14 ruas tol tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat menerapkan PSBB dengan prinsip utama untuk membatasi pergerakan dan membatasi interaksi orang.

Penurunan traffic jalan tol selama PSBB berkisar 42% hingga 60% penurunannya. Angka traffic masih didominasi oleh pergerakan lokal pada kawasan megapolitan Jabodetabek dan pergerakan logistik (angkutan barang).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan layanan jalan tol dan non-tol tetap beroperasi sebagai jalur logistik untuk pergerakan barang kebutuhan pokok/pangan, alat kesehatan, serta layanan kesehatan/kendaraan medis, namun juga untuk pergerakan orang pada skala lokal atau kawasan Jabodetabek.

Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali pentingnya untuk disiplin yang kuat bagi setiap warga dalam melaksanakan kebijakan work from home sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, serta untuk tidak Mudik Lebaran pada tahun 2020 ini. Dengan demikian traffic di jalan tol diharapkan dapat lebih menurun lagi.

Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat 7 ruas tol yang berada dalam wilayah PSBB yakni Ruas Tol Cawang – Tomang – Pluit, Tol Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit, Tol JORR Non S (Seksi E1, E2, E3), JORR S, JORR W2 Utara, JORR W2 S, dan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo. Rata-rata penurunan lalu lintas ruas tol di wilayah DKI Jakarta sebesar 42 % dengan tingkat penurunan terbesar berada di ruas tol Prof. Sedijatmo (Bandara) sebesar 57%.

Dalam rangka menekan potensi penyebaran Virus COVID-19 selama masa mudik Lebaran 2020, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerbitkan surat izin penutupan sementara Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) sebagai upaya pembatasan dan pengendalian transportasi. Penutupan sementara Tol Japek II Elevated berlaku sejak Jumat, 24 April 2020 hingga berakhirnya periode larangan Mudik Lebaran 2020.

Penutupan Tol Japek II Elevated berlaku untuk kedua arah, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta. Semua akses masuk ditutup, baik dari arah JORR maupun Jakarta – Cikampek Bawah dan Gerbang Tol (GT) Cikunir 6 arah Jatiasih dan GT Cikunir arah Rorotan.

Sementara di wilayah Banten terdapat 2 ruas tol menerapkan PSBB yakni Tol Jakarta – Tangerang dan Tol Tangerang Merak dengan rata-rata penurunan traffic lalu lintas sebesar 37%. Angka penurunan terbesar berada di ruas Tol Kunciran – Serpong sebesar 60%. Titik check point tersebar di GT Serang Barat, GT Serang Timur, GT Cilegon Timur, GT Cilegon Barat dan GT Merak.

Di wilayah Jawa Barat, terdapat 5 ruas tol menerapkan PSBB yakni ruas Tol Jakarta – Bogor – Ciawi, Tol Jakarta – Cikampek, Tol Jakarta – Cikampek II Elevated, Tol Cikampek – Padalarang, dan Tol Padalarang – Cileunyi. Di wilayah Jawa Barat tingkat penurunan terbesar berada di ruas Tol Jakarta – Cikampek sebesar 60%.

Untuk ruas-ruas tol antar wilayah, penurunan angka traffic lebih tinggi karena pembatasan pergerakan terutama Mudik Lebaran. Sebagai ilustrasi untuk ruas Cikarang Utama ke Kalikangkung (Semarang) penurunan berkisar 60 hingga 70%, sedangkan pada ruas Bakauheuni – Bandar Lampung penurunan hingga akhir April berkisar antara 70 hingga 80%.

Langkah pencegahan COVID-19 di jalan tol juga dilakukan Kementerian PUPR dengan diterbitkan Surat Edaran Menteri PUPR 07/SE/M/2020 tentang penerapan physical distancing di 25 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau Rest Area. Penerapan standar social distancing salah satunya melalui pembatasan jumlah kendaraan masuk ke TIP/rest area hingga 50% dari kapasitas tampung.

Selain membatasi kendaraan, seluruh petugas layanan tol yang bertugas harus memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19, antara lain menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan dan melakukan sosialisasi melalui VMS, brosur, poster, dan sosial media. Kementerian PUPR telah mendistribusikan bantuan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan kacamata safety yang digunakan untuk petugas layanan tol dalam melayani pengguna jalan serta desinfektasi dan fasilitas cuci tangan di rest area. Disiapkan juga fasilitas ambulance siaga bekerja sama dengan Rumah Sakit, dan penyemprotan desinfektan pada lokasi dengan suspect corona sesuai protokol kesehatan di jalan tol. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRsiapmelayani
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
#PUPRBangkitMelawanKorupsi

Posted on

Terapkan Materi RP3KP, Peserta Pelatihan Kunjungi Lokasi Perumahan Banten

Serang (27/2) – Sebanyak 16 peserta Pelatihan Manajemen Penyediaan Perumahan mengikuti studi lapangan ke Serang dan Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/2) sebagai bentuk implementasi materi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

OJT yang berlangsung selama dua hari (26-27 februari 2020) tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta pelatihan mengenai urgensi, dasar hukum, dan prosedur penyusunan RP3KP. Salah satu fasilitator yang mendampingi peserta, Gina Nawangwulan, mengatakan tujuan dilaksanakannya kunjungan lapangan agar peserta mampu menjelaskan setiap kegiatan dan kendala yang ada dalam program penyediaan perumahan. Ada pun Pangihutan Marpaung dan Kukuh Firmanto turut serta sebagai fasilitator.

Dengan melakukan kunjungan ke empat lokasi, yakni rumah susun, rumah khusus, rumah umum, dan rumah swadaya, peserta diharapkan bisa membuktikan, bahwa pemerintah pusat ternyata sudah mampu membina pemerintah daerah untuk mereplikasi program dari pusat.

Lebih lanjut Gina mengatakan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (adequate shelter for all) pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses, dan terjangkau, mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. 

Selain itu, dengan temuan tersebut bisa tercapai standar kelulusan peserta, dan saat kembali ke tempat bekerja peserta bisa mempraktekkan dan paham business process di tingkat manajemen penyediaan perumahan.

Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul pelatihan dengan cara yang berurutan. Pemahaman setiap materi/bab dalam on class ini sangat diperlukan, karena materi ini menjadi dasar pemahaman sebelum mengikuti pembelajaran bab-bab berikutnya. Hal ini diperlukan karena masing-masing bab saling berkaitan. Setiap kegiatan belajar dilengkapi dengan latihan atau evaluasi. Latihan atau evaluasi ini menjadi alat ukur tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari materi dalam modul ini. (Datin)