Posted on

Jembatan Mekar Baru di Kecamatan Petir diresmikan

bpjnbanten

Wajah-wajah penuh kebahagiaan terpacar dari warga menyambut peresmian Jembatan Gantung Mekar Baru, kecamatan Petir, Serang, Banten. Jembatan Gantung ini diresmikan oleh Wakil Bupati Serang dan Kepala BPJN Banten dan disaksikan oleh Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR dan Anggota Komisi V DPR-RI.

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten melalui PPK 1.2 Provinsi Banten melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Preservasi Jalan Merak – Cilegon – Serang dan Pembangunan Jembatan Gantung Wilayah I Provinsi Banten (Mekar Baru ) yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Sistem Transportasi Jalan khususnya Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten yang melayani Jalur Transportasi Akses penghubung jalan Nasional.

Kegiatan Paket Pembangunan Jembatan Gantung Wilayah I Provinsi Banten (Mekar Baru) terletak di Desa Mekar baru & Desa Tambiluk, Kec. Petir Kab. Serang Provinsi Banten dengan Panjang Penanganan 42 Meter yang menghubungkan Desa Mekar Baru dan Desa Tambiliuk. Serta dalam mendukung program Nawacita Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2020.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Serang dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih atas pembangunan Jembatan Gantung di mekar baru, Kecamatan Petir Serang. 29 Desember 2020. Beliau juga menambahkan hadirnya jembatan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat pedesaan menuju ke sekolah, pasar, puskesmas, tempat kerja, menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan lain sebagainya.

Turut hadir tamu undangan dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat yang menyaksikan secara langsung peresmian tersebut.
Semoga Jembatan Gantung Mekar Baru ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar. Dan untuk warga sekitar untuk selalu menjaga jembatan gantung mekar baru ini.

#SigapMembangunNegeri
#KementerianPUPR
#BPJNBanten
#Banten

Posted on

Selamat Hari Ibu

Burung Cendrawasih ada di Papua,
Pantai Kuta ada di Bali,
Kasih Ibu Sepanjang masa,
Bagaikan Sinar sang Mentari.

Selamat pagi sobat Banten, hari ini tanggal 22 Desember 2020 yang mana disetiap tanggal tersebut selalui diperingati sebagai hari Ibu. Apakah aobat Banten sudah mengucapkan selamat hari Ibu??? Ayo ucapkan segera ya sobat.

*Ini ada Puisi dari Monika Sebentina yang berjudul ” Tangisan Air Mata Bunda”.

Dalam senyummu kau sembunyikan lelahmu,
Derita siang dan malam menimpamu tak sedetikpun menghentikan caramu untuk bisa memberi harapan baru bagiku.

Seonggok cacian selalu menghamipirimu secerah hinaan tak perduli bagimu, selalu kau teruskan cara untuk masa depanku, mencari harapan baru kembali bagi anakmu.

Bukan setumpuk emas yang kau menginginkan didalam kesuksesanku bukan gulungan duit yang kau minta di dalam kesuksesanku, bukan juga sebatang perunggu didalam kemenanganku, tapi permohonan hatimu membahagiakan aku.

Dan yang selalu kau berkata terhadapku, aku menyayangimu saat ini dan pas aku tak kembali bersama denganmu aku menyayangimu anakku bersama dengan ketulusan hatiku.

#SigapMembangunNegeri
#KementerianPUPR
#BPJNBanten
#Banten

Posted on

PENGHIJAUAN INFRASTRUKTUR PUPR BERKELANJUTAN

Dalam rangka hari bakti PUPR yang ke 75, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten melaksanakan aksi penanaman pohon yang berlokasi di Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi I. Penanaman Pohon ini dilaksanakan secara serentak di seluruh balai-balai dan BUJT seluruh Indonesia. Sabtu, 05 Desember 2020.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Banten, Ibu. Wida Nurfaida, ST, MT bersama Perwakilan dari PT. Wika Serang – Panimbang Bpk. Muhammad Ali.

Acara penanaman pohon dilaksanakan secara virtual dan disaksikan oleh Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, dalam sambutannya beliau memberikan arahan agar penanaman pohon secara serentak ini harus diperhatikan untuk pemeliharaanya, jangan sampai sudah ditanam tidak dipelihara tanaman tersebut akan mati dan beliau juga menyampaikan untuk selalu memperhatikan protocol Kesehatan Covid-19.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan, Ibu. Mery Christina P. Silalahi, ST, MT.

Turut hadir dalam acara penanaman pohon tersebut, Direktur PT. Wika Serang – Panimbang yang diwakili oleh Bapak Muhammad Ali sebagai Pimpinan Proyek, Satker PJN Wilayah I, Satker PJN Wilayah II, Satker P2JN Banten, SKPD Provinsi Banten, serta Satker Tol Serang – Panimbang.

Kepala Seksi Preservasi, Bpk. Okto Ferry Silitonga, ST.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten menanam pohon kurang lebih 2600 pohon, yang mana pohon-pohon tersebut ditanam diseluruh ruas jalan nasional yang ada di Provinsi Banten. Pohon-pohon yang ditanam seperti pohon mahoni, pohon jengkol, pohon aren, pohon duren serta pohon-pohon yang bernilai ekonomi lainnya.

#SigapMembangunNegeri

#KementerianPUPR

#BBPJNBanten

#Banten

Posted on

Peringatan Hari Bakti PUPR Ke-75

Dalam Rangka memperingati Hari Bakti PUPR Ke-75, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten melaksanakan Upacara secara virtual di Serang, 03 Desember 2020 bertempat di Kantor BPJN Banten. Hari Bakti PU-75 mengangkat tema “ 75 Tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri “.
Bertindak sebagai komandan upacara Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazali Akman dan dihadiri oleh para pejabat tinggi madya, pratama dan pegawai Kementerian PUPR dan disaksikan secara virtual oleh pegawai kementerian PUPR seluruh Indonesia.
“Saya berpesan sebagai Insan PUPR, kita harus selalu meningkatkan kualitas belanja APBN. Tidak hanya mempercepat waktu pelaksanaannya, namun dengan belanja yang berkualitas, yakni ekonomis artinya spending less. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan terakhir, efisien (spending wisely) secara bijaksana kita putuskan seberapa besar dan pentingnya belanja untuk suatu pekerjaan,” tegas Menteri Basuki.
Untuk memeriahkan Hari Bakti PUPR Ke-75, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten melaksanakan beberapa kegiatan lomba yaitu Melukis Payung, Cover Lagu Mars PU dan Padamu Negeri, dan Dekorasi Kantor di setiap Kantor Satker dan PPK.
Terakhir Menteri Basuki berpesan untuk tetap disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan selama melaksanakan tugas-tugas di kantor ataupun di lapangan. “Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran dan mitra kerja Kementerian PUPR pada tahun 2020 ini, mengingat sebagian besar target dan tugas pembangunan tetap berjalan terlepas dari masa sulit dalam masa Pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020,” tuturnya. (Jay)

#SigapMembangunNegeri

#KementerianPUPR

#BPJNBanten

#Banten

Posted on

Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional, Kementerian PUPR Akan Selesaikan Rehabilitasi 780 Sekolah dan 192 Madrasah pada 2020

Jakarta – Sejak tahun 2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pasar dan membangun sarana prasarana olahraga. Tercatat rehabilitasi sekolah yang telah ditangani hingga September 2020 mencapai 2.247 Sekolah dan 334 Madrasah yang sebanyak 780 unit sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 192 unit madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) dilaksanakan TA 2020 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.453 sekolah, 1000 madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 41 PTN serta KDP 8 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia. Rehabilitasi sekolah dan madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pekerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2020, anggaran rekonstruksi sarana pendidikan, pasar dan sarana olahraga di Kementerian PUPR sebesar Rp. 4,38 triliun, dimana sebesar Rp. 1,35 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan Rp. 339 miliar untuk madrasah.

Hingga September 2020, penyelesaian rehabilitasi sekolah dan madrasah telah mencapai 51,52% atau 215 unit dan ditargetkan hingga akhir 2020 selesai sebanyak 972 unit. Target rehabilitasi sekolah dan madrasah TA 2020 turun karena anggaran diprioritaskan pada penanganan COVID-19, khusus anggaran fungsi pendidikan yang diamanatkan kepada Kementerian PUPR dilakukan refocusing sekitar 1,59 triliun.

Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan madrasah salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan total biaya sebesar Rp 14,47 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk merehabilitasi 8 sekolah sejak tanggal kontrak 8 Mei 2020 yakni SD Negeri (SDN) 1 Tajemsari di Kecamatan Tegowanu, SDN 1 Pranten dan SDN 2 Jaketro di Kecamatan Grubug, SDN 3 Nglinduk di Kecamatan Gabus, dan empat sekolah di Kecamatan Toroh yakni SDN 2 Bandungharjo, SDN 1 Tambirejo, SDN 3 Boloh, dan SDN 1 Genengsari.

Sejak berdiri pada tahun 1984, SDN 3 Nglinduk belum pernah dilakukan perbaikan. Rehabilitasi sekolah tersebut merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah dan madrasah, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.

Pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi rata-rata meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), mushola, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa (gedung pramuka). Hingga minggu ke 18 atau 13 September 2020, seluruh progres konstruksinya mencapai 68,1% atau lebih cepat dari rencana sebesar 61,6%. Pembangunan dan rehabilitasi 8 sekolah di Kabupaten Grobogan ditargetkan selesai seluruhnya November 2020.

Terdapat beberapa kriteria untuk sekolah dan madrasah yang direhabilitasi Kementerian PUPR, salah satunya berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk dalam kategori yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, PDT, dan Transmigrasi serta dari hasil verifikasi masuk kategori rusak berat. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Posted on

Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Dharmasraya, Menteri Basuki : Kelola dan Pelihara dengan Baik agar Masa Layan Lebih Panjang

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada TA 2019, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur senilai Rp 227 miliar untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan, meningkatkan konektivitas, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang permukiman dan perumahan serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pada masa pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur menjadi tumpuan untuk penyediaan lapangan pekerjaan, baik untuk proyek-proyek besar maupun padat karya. Disamping itu, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing, seperti yang disampaikan Bapak Bupati Dharmasraya yang menginginkan dua lajur jalan nasional. Persaingan sehat itu penting dalam rangka melayani masyarakat lebih baik,” kata Menteri Basuki dalam acara Peresmian Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya melalui video conference, Senin (21/9/2020).

Untuk mendukung ketahanan pangan dan air serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian di Dharmasraya, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan Embung Padang Roco berkapasitas 28.000 m3 dengan biaya Rp 7,4 miliar. Manfaat embung ini untuk melayani irigasi seluas 20 hektar lahan pertanian wilayah Jorong Siluluk Nagari Siguntur. Infrastruktur SDA lainnya adalah Embung Sungai Duo berkapasitas 9.000 m3 untuk mengairi lahan pertanian seluas 10 hektar dan Tebing Sungai Batang Piruko senilai Rp 12 miliar sebagai pengendali banjir di Dharmasraya.

Dalam meningkatkan konektivitas,
Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional III Sumatera Barat, Ditjen Bina Marga menyelesaikan pembangunan Jembatan Sungai Dareh yang membentang di sepanjang Jalur Lintas Selatan Sumatera. Jembatan sepanjang 200 meter yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi ini merupakan tipe jembatan cable stayed dengan bentang 120 meter, lebar 2 x 3,8 meter untuk carriageway dan 2 x 1,2 meter untuk pedestrian dengan biaya APBN sebesar 92,7 miliar. Selanjutnya Jembatan Pulai yang menghubungkan tiga kecamatan yakni, Sitiung, Padang Laweh dan Timpeh, serta meningkatkan kemantapan ruas jalan Pulau Punjung-Kota Baru sepanjang 1,5 Km dengan biaya Rp 25 miliar.

Infrastruktur lain yang diresmikan adalah prasarana dan sarana air minum dan sanitasi melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 13 lokasi senilai Rp 3,20 miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 3 lokasi senilai Rp 1,56 miliar. Kedua program ini telah memberikan manfaat bagi 8.209 warga Kecamatan Sungai Rumbai untuk Pamsimas dan bagi 150 KK warga Kecamatan Tiumang untuk Sanimas.

Kemudian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) khusus MBR sebanyak 42 unit di Sungai Rumbai, program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) sebanyak 1.505 unit yang tersebar di 8 kecamatan, dan pembangunan rumah khusus MBR di Sitiung sebanyak 52 unit dengan biaya Rp 6,19 miliar.

Pada Kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan akan menindaklanjuti dengan survei dan investigasi terhadap usulan yang disampaikan Bupati Sutan Riska terkait pembangunan jalan akses dari Kabupaten Dharmasraya menuju Exit Tol Ruas Pekanbaru – Padang sepanjang 60 Km. Selain itu juga dukungan terhadap usulan pembangunan taman (lansekap) dan pagar Masjid Agung Dharmasraya, serta pelebaran (dua lajur) Jalan Nasional perbatasan Provinsi Jambi dan Riau yang melintas Dharmasraya sepanjang 20 Km dari total panjang 64 Km.

“Untuk pembangunan taman dan pagar Masjid Agung, saya minta Kepala BPPW Cipta Karya Sumbar untuk memrogramkan tahun 2021. Untuk jalan pendekat dari jembatan Pulai menuju Tol Pekan Baru-Padang, saya minta untuk dicek, kalau memang layak untuk dapat diprogramkan secara bertahap mulai 2021. Ini sesuai dengan misi Presiden Jokowi, setelah membangun jalan tol harus dihubungkan dengan kawasan produktif,” tutur Menteri Basuki.

Selanjutnya untuk usulan pembangunan dua lajur Jalan Nasional sepanjang 20 Km, Menteri Basuki juga memerintahkan kepada Kepala BPJN III Wilayah Sumbar untuk meninjau langsung ke lapangan dan apabila sangat dibutuhkan serta menjadi daya ungkit perkembangan ekonomi masyarakat untuk dapat diprogramkan kedepannya. Menteri Basuki berpesan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga memiliki masa layanan yang lebih panjang.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono atas pembangunan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik dapat mendukung perkembangan Dharmasraya sebagai Kabupaten baru yang berdiri pada tahun 2004.

Hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi. A.H, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja serta seluruh Kepala Balai di Provinsi Sumatera Barat. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Posted on

Kementerian PUPR Mulai Seleksi Pengurus LPJK 2021-2024 Demi Peningkatan Profesionalitas Pelaku Jasa Konstruksi

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus melakukan pembinaan dan peningkatan profesionalitas pelaku jasa konstruksi agar mampu tumbuh dan berdayasaing secara nasional dan global. Pembinaan pelaku jasa konstruksi salah satunya dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, LPJK kedepan merupakan Lembaga Non Struktural dibawah Kementerian PUPR yang akan menjalankan sebagian tugas pemerintah fokus pada penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi, tidak hanya registrasi dan akreditasi, namun juga penetapan penilai ahli, penyetaraan tenaga kerja asing serta pengelolaan program keprofesian berkelanjutan. Untuk itu .dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPJK membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta memiliki integritas dan profesional.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang menjadi titik tolak perubahan tata kelola lembaga yang nantinya akan bertanggungjawab penuh kepada Menteri PUPR. Pembentukan pengurus LPJK periode 2021 – 2024 dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 489/KTPS/M/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021 – 2024, yang terdiri dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penilai Pengurus. Tim Pokja Penilai diketuai oleh Agus Prabowo, serta dibantu oleh enam anggota yakni Agus Pambagio, Yenti Garnasih, Djoko Prihardono, Budi S Wignyosukarto, Paulus Kurniawan, dan Nina Insanis K Permana.

Tugas dari Pokja Penilai Pengurus yaitu menetapkan prosedur rinci operasional standar penilaian dan penetapan pengurus yang lolos uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu, merumuskan kriteria kelayakan hasil uji substansi dan kriteria kepatutan hasil uji psikologi, termasuk penetapan daftar calon peserta yang telah memenuhi syarat dan akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pengurus LPJK periode 2021-2024. Adapun tata cara pendaftaran dan ketentuan lain-lain para calon pendaftar dapat diakses melalui situs www.rekrutmenlpjk.pu.go.id.

Proses seleksi calon pengurus LPJK periode 2021-2024 dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu : Pendaftaran (16-30 September 2020), Seleksi Administrasi (1-6 Oktober 2020). Kemudian Asesmen Substansi & Asesmen Psikologi (12-14 Oktober 2020), Uji Wawancara dan Publik beserta Medical Check-Up (MCU) (2-5 November 2020), dan Pengusulan dan Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (13 November-15 Desember 2020).

Persyaratan Calon Pengurus LPJK Periode 2021-2024 yaitu, Warga Negara Republik Indonesia (WNI), bertaqwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia, lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK.

Kemudian, berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus selain dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari luar pemerintah, calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah bersedia melepaskan jabatan strukturalnya setelah penetapan Menteri, dan belum pernah menjabat kepengurusan LPJK (nasional dan/atau provinsi) selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. (Jay)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Posted on

Urai Kemacetan Kota Serang, PUPR Bangun Jembatan Layang Kemang B

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga tengah membangun jembatan layang (overpass) Kemang B di Serang, Banten. Overpass sepanjang 382 meter tersebut berada di atas jalan tol Tangerang-Merak pada Km 71+600.

Sebagai informasi konstruksi overpass Kemang B tersebut merupakan duplikasi dari jembatan Kemang yang sudah ada sebelumnya.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) 1, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten Rahmat Donal mengatakan overpass ini berada di kota Serang yang menghubungkan pusat kota Serang menuju Jakarta.

“ Kondisi lalu lintas dari kota Serang ke arah Jakarta yang melewati jalan nasional ruas Cikande Rangkasbitung tersebut cukup padat. Saat ini kondisi jembatan yang ada di ruas jalan nasional tersebut tidak cukup memadai. Maka dari itu Direktorat jenderal Bina Marga mengusulkan pembangunan Overpass Kemang B ini,” terang Donal.

Pembangunan overpass yang memiliki lebar 7 meter (2 lajur) tersebut dimulai kontrak pada 24 Januari 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46 milliar. Jembatan layang tersebut memiliki total panjang 382 meter dengan perincian 55 meter panjang overpass dan 327 meter jalan pendekat. Untuk konstruksinya overpass Kemang B menggunakan 3 buah steel box girder. 

Mengingat sebagian wilayah kerja konstruksi overpass yang berada di atas jalan tol Tangerang-Merak, Donal menyebutkan pihaknya sedari awal sudah koordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol dan Dinas perhubungan Kota Serang dan PT Marga Mandalasakti selaku operator jalan tol Tangerang-Merak.

“Alhamdulilah launching atau pemasangan steel box girder sudah berhasil kami lakukan pada tanggal 19 Agustus malam,” lanjutnya.

Progres konstruksi pekerjaan per tanggal 7 September yaitu 68 persen dari semula rencana 65 persen. Masih surplus sekitar 3 persen dari target pembangunan.  Pengerjaan overpass Kemang B sendiri ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Target tersebut mengalami percepatan dari rencana awal penyelesaian konstruksi yang pada Maret 2021.

Posted on

BPPW Banten Gelar Standardisasi HSBGN dan Rekonsiliasi Rumah Negara di Banten

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya mengadakan Penyusunan dan Standardisasi Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Banten. Kegiatan yang dilaksanakan melalui virtual meeting tersebut dibuka oleh Kepala BPPW Banten dan dihadiri oleh narasumber Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) beserta jajaranya di Anyer, Senin (27-29/07/2020).

Kepala BPPW Banten Rozali Indra Saputra mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri dan selaras dengan lingkungannya. “Kegiatan ini merupakan tahapan untuk membuat standar HSBGN di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu juga ada kegiatan rekonsiliasi rumah negara tingkat provinsi,” tambah Indra. 

Di tempat yang berbeda, Direktur BPB Diana Kusumastuti mengungkapkan, bahwa kegiatan HSBGN ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dari tahap persiapan sampai pemanfaatan bahkan tahap penghapusan aset, karena hal tersebut diatur pada Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pemahaman kepada petugas instansi vertikal pada kementerian/lembaga mengenai proses pengelolaan rumah negara, menyampaikan informasi/kebijakan terkini kepada petugas pengelola rumah negara, termasuk pada Dinas PU/Dinas Teknis Provinsi dan BPPW terkait proses pengelolaan dan layanan Rumah Negara Golongan III, melakukan rekonsiliasi data rumah negara yang ada di provinsi untuk dapat divalidasi dengan data di pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR), serta memberikan masukan mengenai pendataan serta penataan arsip rumah negara, baik dalam bentuk manual maupun digital. (afq/BPPWBANTEN/ari)

Posted on

Kementerian PUPR: Penurunan Traffic di Jalan Tol Selama PSBB di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten berkisar 42 hingga 60%

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pemantauan dan evaluasi pada jalan tol yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 terdapat 14 ruas tol tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat menerapkan PSBB dengan prinsip utama untuk membatasi pergerakan dan membatasi interaksi orang.

Penurunan traffic jalan tol selama PSBB berkisar 42% hingga 60% penurunannya. Angka traffic masih didominasi oleh pergerakan lokal pada kawasan megapolitan Jabodetabek dan pergerakan logistik (angkutan barang).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan layanan jalan tol dan non-tol tetap beroperasi sebagai jalur logistik untuk pergerakan barang kebutuhan pokok/pangan, alat kesehatan, serta layanan kesehatan/kendaraan medis, namun juga untuk pergerakan orang pada skala lokal atau kawasan Jabodetabek.

Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali pentingnya untuk disiplin yang kuat bagi setiap warga dalam melaksanakan kebijakan work from home sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, serta untuk tidak Mudik Lebaran pada tahun 2020 ini. Dengan demikian traffic di jalan tol diharapkan dapat lebih menurun lagi.

Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat 7 ruas tol yang berada dalam wilayah PSBB yakni Ruas Tol Cawang – Tomang – Pluit, Tol Cawang – Tanjung Priuk – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit, Tol JORR Non S (Seksi E1, E2, E3), JORR S, JORR W2 Utara, JORR W2 S, dan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo. Rata-rata penurunan lalu lintas ruas tol di wilayah DKI Jakarta sebesar 42 % dengan tingkat penurunan terbesar berada di ruas tol Prof. Sedijatmo (Bandara) sebesar 57%.

Dalam rangka menekan potensi penyebaran Virus COVID-19 selama masa mudik Lebaran 2020, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerbitkan surat izin penutupan sementara Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) sebagai upaya pembatasan dan pengendalian transportasi. Penutupan sementara Tol Japek II Elevated berlaku sejak Jumat, 24 April 2020 hingga berakhirnya periode larangan Mudik Lebaran 2020.

Penutupan Tol Japek II Elevated berlaku untuk kedua arah, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta. Semua akses masuk ditutup, baik dari arah JORR maupun Jakarta – Cikampek Bawah dan Gerbang Tol (GT) Cikunir 6 arah Jatiasih dan GT Cikunir arah Rorotan.

Sementara di wilayah Banten terdapat 2 ruas tol menerapkan PSBB yakni Tol Jakarta – Tangerang dan Tol Tangerang Merak dengan rata-rata penurunan traffic lalu lintas sebesar 37%. Angka penurunan terbesar berada di ruas Tol Kunciran – Serpong sebesar 60%. Titik check point tersebar di GT Serang Barat, GT Serang Timur, GT Cilegon Timur, GT Cilegon Barat dan GT Merak.

Di wilayah Jawa Barat, terdapat 5 ruas tol menerapkan PSBB yakni ruas Tol Jakarta – Bogor – Ciawi, Tol Jakarta – Cikampek, Tol Jakarta – Cikampek II Elevated, Tol Cikampek – Padalarang, dan Tol Padalarang – Cileunyi. Di wilayah Jawa Barat tingkat penurunan terbesar berada di ruas Tol Jakarta – Cikampek sebesar 60%.

Untuk ruas-ruas tol antar wilayah, penurunan angka traffic lebih tinggi karena pembatasan pergerakan terutama Mudik Lebaran. Sebagai ilustrasi untuk ruas Cikarang Utama ke Kalikangkung (Semarang) penurunan berkisar 60 hingga 70%, sedangkan pada ruas Bakauheuni – Bandar Lampung penurunan hingga akhir April berkisar antara 70 hingga 80%.

Langkah pencegahan COVID-19 di jalan tol juga dilakukan Kementerian PUPR dengan diterbitkan Surat Edaran Menteri PUPR 07/SE/M/2020 tentang penerapan physical distancing di 25 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau Rest Area. Penerapan standar social distancing salah satunya melalui pembatasan jumlah kendaraan masuk ke TIP/rest area hingga 50% dari kapasitas tampung.

Selain membatasi kendaraan, seluruh petugas layanan tol yang bertugas harus memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19, antara lain menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan dan melakukan sosialisasi melalui VMS, brosur, poster, dan sosial media. Kementerian PUPR telah mendistribusikan bantuan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan kacamata safety yang digunakan untuk petugas layanan tol dalam melayani pengguna jalan serta desinfektasi dan fasilitas cuci tangan di rest area. Disiapkan juga fasilitas ambulance siaga bekerja sama dengan Rumah Sakit, dan penyemprotan desinfektan pada lokasi dengan suspect corona sesuai protokol kesehatan di jalan tol. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRsiapmelayani
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
#PUPRBangkitMelawanKorupsi